Anjos Blog

Senin, 13 September 2021

Pelompat Batu Di Pecahan Uang Rp.1000

 


Pria yang berfoto bersama saya ini adalah Tafo'ole Nehe atau biasa disapa Ama Triswan. Beliau mengaku adalah pelompat yang ada digambar uang pecahan Rp. 1000. Penuturannya foto saat pelompatan itu dilakukan pada tahun 1992, dimana dirinya masih berusia 25 tahun. 

Dia tidak pernah tahu bahwa akan digunakan untuk gambar uang. Karena pada saat itu dia hanya tahu dilakukan pengambilan gambar video untuk TVRI. Yang pada masa itu digunakan untuk jeda acara di TVRI. 

Beliau hingga saat ini masih tinggal di Desa Bawomatoluo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak susah menemukannya karena masih berada di sekitaran lokasi lompat batu Desa tersebut. Sehari-harinya bekerja sebagai petani. 

Meski dirinya tidak pernah diberitahu soal penggunaan gambarnya untuk mata uang. Ama Triswan mengaku bangga bisa memperkenalkan tradisi lompat batu ke seluruh Indonesia melalui uang pecahan Rp. 1000 tersebut.

Uang pecahan Rp. 1000 bergambar lompat batu tersebut tahun emisinya adalah 1992 dan ditarik peredarannya pada tahun 1996.

Jumat, 05 Maret 2021

Kejadian Politik Yang Selalu Berulang


Pingin sekali bisa meloncati waktu ke 1 tahun kedepan. Untuk melihat apakah akan terus berlanjut euforia dan puja puji hasil kemenangan pilkada yang telah usai 9 desember 2020 yang lalu. 

Bagi sebagian orang, hasil pilkada itu adalah kemenangan atas kompetisi yang pada akhirnya akan menyingkirkan mereka yang selama ini dianggap loyalis yang kalah atau menjadi unsur pembalasan atas tidak terposisikan dibarisan yang berkuasa saat itu.

Saya yakini, salah satu yang akan terjadi kembali adalah apa yang pernah terjadi di periode sebelumnya, yaitu dikecewakan atas tidak diakomodirnya keinginan si pendukung. Maka mulailah muncul umpatan yang berujung menjadi konsumsi publik dan mereka yang belum lepas dari rasa kekesalan atas lebih sedikitnya perolehan suara yang didapat pada pilkada, akan menyambar umpatan itu untuk digelindingkan menjadi bola salju, hingga memancing dikeluarkannya bantahan. Hal begitu seperti akan selalu terulang dan berulang kembali. 

Penyebabnya tentu karena para pendukung tidak menyadari bahwa ada perubahan signifikan ketika telah menjadi pejabat. Seorang kepala daerah dalam membuat keputusan harus berdasar kepada aturan yang ada di negeri ini. Berbeda ketika dia masih belum jadi pejabat, keputusan dibuat berdasar apa yang menurutnya benar.

Semakin lama waktu berjalan, akan ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Pasangan kepala daerah tersebut akan tetap akur hingga akhir masa jabatan. Hal yang ini memungkin pasangan tersebut akan kembali maju sebagai calon, atau berhenti disitu saja salah satu atau keduanya. Selain itu bisa juga terjadi menjelang akhir masa jabatan, masing-masing akan jalan sendiri dan mulai mengumpulkan kekuatan-kekuatan dukungan, untuk kembali berebut suara rakyat, dengan pasangan yang berbeda. Lalu bagaimana para pendukung tadi, tentu akan ikut terbelah juga. Dan terulang lagilah apa yang pernah terjadi sebelumnya, terutama dibagian disingkirkan dan menyingkirkan.

Lalu bagaimana dengan pengalokasian penganggaran? Dibagian ini pulalah yang kadang pendukung tidak paham, bahwa teryata kepala daerah tidak bisa semaunya untuk menentukan anggaran digunakan untuk kegiatan atau pembangunan apa. Karena ada proses berjenjang yang dilakukan hingga menjadi sebuah rencana kegiatan. Imbasnya akan ada yang beranggapan bahwa kepala daerahnya melupakan para pendukung hingga menyebabkan perubahan bentuk dukungan dari yang semula mendukung akan menjadi mengkritik itupun kalau bukan nyinyir. Perilaku seperti itupun sebenarnya sudah terjadi di periode sebelumnya hanya terulang saja. 

Persoalannya jejak digital yang ditinggalkan akan sangat awet dan bisa digunakan sewaktu-waktu menjadi alat serang terhadap orang yang merubah bentuk dukungannya, demi menjaga citra baik kepala daerah. Padahal sesungguhnya dalam dunia politik, perubahan sikap politik itu adalah hal yang lumrah dan itu pun juga akan selalu berulang. Seperti sebuah perkataan bijak "tidak ada yang baru dibawah matahari", begitulah pada akhirnya kejadian-kejadian politik akan selalu berulang di waktu yang berbeda pada orang yang sama maupun yang berbeda.

Senin, 28 Desember 2020

Nostalgia GMNI Sibolga Tapteng

 

Hari ini saya bertemu dengan mereka, Edu Laoli, Gabriel Gultom dan Sinta Napitupulu, yang ketika masih kuliah direkrut untuk menjadi kader GMNI, saat cabang GMNI akan dibentuk di Sibolga dan Tapteng sekitar tahun 2010 yang lalu.

Tentu saat ini mereka sudah tidak kuliah lagi dan tidak juga ber GMNI lagi. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa dan mungkin ber GMNI seumur hidupnya, sebab demikian aturan organisasinya.

Merekalah DPC GMNI Sibolga Tapteng pertama. Salah seorang dari mereka bahkan pernah jadi Korda GMNI Sumut. 

Sebagai seorang yang terlibat, wajarlah saya punya cerita, awal perekrutan anggota GMNI Sibolga Tapteng. Saya sendiri dimasa itu adalah salah seorang DPC GMNI Gunungsitoli - Nias.

Bermula ketika Korda GMNI Sumut kala itu dipimpin bung Hasan Lumbanraja sebagai ketua dan bung musa sebagai sekretaris memberikan dua tugas kepada kami yakni saya dan hotmarudur siringo-ringo untuk bekerja dilapangan serta bang dasuki siregar untuk mendukung dan mengarahkan dua kegiatan yakni pelatihan kader dan perekrutan calon anggota GMNI.

Pelatihan kader untuk yang sudah anggota GMNI, pesertanya dari cabang-cabang yang ada saat itu. Sembari menyiapkan pelatihan kader itu, saya bertugas jalan ke kampus untuk merekrut calon anggota. 

Dalam pelatihan kader, saya pun ikut serta sebagai peserta. Sekaligus juga terus membantu setiap kesiapan pelatihan kader, seperti logistik peserta dan hal lainnya.

Efeknya kecapeaan, usai pelatihan kader, akhirnya tepar. Meski demikian, calon anggota tadi yang sudah sempat saya komunikasikan secara langsung dikampus - kampus, dikumpul dan akhirnya mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB). Saat itu saya hanya sempat hadir di hari-hari terakhir hanya beberapa jam. 

Dihari-hari setelah PPAB itu, saya masih sempat beberapa kali ikut berkumpul dengan mereka. Hingga akhirnya saya harus kembali ke gunungsitoli, karena kuliah.

Setelah itu, berjalanlah proses organisasi yang kurang saya ketahui hingga terbentuklah DPC GMNI defenitif. 

Dan setelah sekian tahun lamanya, regenerasi kepengurusan berikutnya baru bisa terjadi pada 2019/2020 yang lalu. Terlepas dari benar salahnya apa yang terjadi. Namun terjadinya regenerasi adalah hal yang baik.

Hari ini kami bertemu, itulah yang mengingatkan saya atas proses pembentukan itu. Setiap orang yang terlibat tentu punya cerita berbeda, yang bisa saling melengkapi agar sejarah menjadi utuh.

Namun pertemuan kami, bukan untuk bicara nostalgia kala itu. Karena itu sudah jadi sejarah, kami bicara bagaimana selanjutnya! 

Bagaimana selanjutnya, tidaklah bisa saya ceritakan saat ini. Karena cerita nanti, biarlah nanti diceritakan.

Rabu, 28 Oktober 2020

Sekali Lagi, Dominasi Mayoritas

 


Baru - baru ini beredar selembar surat yang berisi peryataan dukungan atas penolakan pendirian gereja di lingkungan RT 04 RW 03 Dukuh Jetis , Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukaharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Surat peryataan sikap dan dukungan tersebut di tanda tangani  dan distempel 14 takmir mesjid se desa gadingan dan 1 lembaga. 

Pembangunan gedung gereja yang ditolak tersebut adalah gedung Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) "Gadingan" yang sudah melaksanakan kegiatan ibadah ditempat tersebut sejak tahun 2000 yang lalu.

Bangunan yang selama ini digunakan sebagai tempat ibadah itu hendak renovasi. Sebagai warga negara tentu harus mematuhi aturan soal pendirian bangunan. Maka diuruslah izin mendirikan bangunan. 

Dalam pengurusan izin tersebut, tentu dilakukan secara berjenjang, saat ditingkatan paling bawah itulah Ketua RT 04 bermula menyatakan penolakan dengan mengaku mewakili 60 jiwa warga yang telah menandatangani petisi. Kemudian penolakan berlanjut oleh takmir mesjid dengan mengeluarkan surat pernyataan sikap. 

Bagi saya pengeluaran surat oleh takmir mesjid mempertunjukkan dominasi oleh mayoritas dalam hal pemanfaatan daerah untuk bisa beribadah. Hal sedemikian kerap masih terdengar di Republik ini.

Entah mengapa mereka yang masih melakukannya seperti tidak berpikir bahwa diwilayah lain saudara seumat mereka bisa jadi adalah minoritas, yang bisa saja mendapatkan perlakuan serupa.

Toh juga sudah 20 tahun ini, tempat  itu sudah jadi tempat ibadah. Dengan lama waktu yang demikian, hal yang wajar jika adanya niat warga gereja itu untuk merenovasi tempat ibadahnya. Seharusnya tidak perlu para takmir itu mengeluarkan surat pernyataan. Biarkan saja pengurusan IMB nya berjalan sesuai proses aturan. 

Dimana salah satu aturan khususnya adalah mendapatkan dukungan dari 60 jiwa warga sekitar tempat rumah ibadah itu. Artinya jika persyaratan itu tidak bisa didapatkan, pastilah IMB itu tidak bisa didapatkan. Tentu renovasi tidak bisa dilakukan. Biarlah warga gereja itu tetap beribadah dibangunan lamanya. 

Sabtu, 11 Juli 2020

Kejamnya Politisisasi Informasi


Hari ini saya melihat status facebook seorang pendeta yang mengembalikan bantuan langsung tunai (BLT) APBD Kota gunungsitoli. Dalam klarifikasinya tersebut jelas dikatakan bahwa pengembalian itu tidak ada unsur paksaan, namun karena sebuah kesadaran.

Harusnya sikap yang demikian diberikan apresiasi. Namun oleh sejumlah orang yang mungkin cara berpikirnya terbalik-balik. Dijadikanlah informasi tersebut sebagai bahan untuk mendiskreditkan pemerintah gunungsitoli sebagai pemberi bantuan.

Dalam berita rilis.id tanggal 9 juli 2020 seorang pendeta, Rusmawali Zendrato yang mengembalikan BLT tersebut mengatakan bahwa sejak awal sudah ada persyaratan yang diberikan oleh Pemko Gunungsitoli, salah satunya tidak menerima bantuan dari desa. Karena saat itu namanya belum ada keluar sebagai penerima bantuan di desanya, sehingga memenuhi persyaratan untuk meneriman BLT APBD Pemko Gunungsitoli. 

Lalu setelah bantuan diterima, namanya pun keluar sebagai penerima bantuan dari desa. Lalu dirinya pun mengembalikan bantuan yang di berikan oleh Pemko Gunungsitoli, karena sudah tidak memenuhi persyaratan semula. 

Dari alur cerita tersebut, bisa dipastikan bukan karena salah pendataan oleh pemko gunungsitoli, seperti informasi yang di plintir oleh pihak-pihak tertentu itu. Namun hanya karena adanya pembaharuan data, sehingga wajar saja jika ada penyesuaian.

Pada akhirnya dimunculkanlah informasi agar jangan ditarik lagi bantuan yang diberikan, karena itu pendeta. Jelas informasi tersebut sengaja dilakukan untuk politisasi, karena jika saja itu tidak dikembalikan, maka jika suatu saat itu menjadi temuan. Pasti akan dijadikan kembali persoalan.

Intinya dikembalikan atau tidak dikembalikan, pasti informasinya akan dipolitisasi. Begitulah kejamnya politisasi informasi, padahal pengembalian jelas dilakukan karena niat baik agar sesuai dengan aturan.

Dari pada mempolitisasi atau menunjukkan kepura-puraan peduli. Lebih baik masyarakat diajak menjadikan para Pendeta tersebut dijadikan sebagai teladan hidup. Dimana mereka secara tidak langsung telah mengajarkan kita hidup jujur.

Senin, 11 Mei 2020

Karena Surat Bupati Nias

Ganjar saat berada didepan kosan mahasiswa nias / sumber foto : humas.jatengprov.go id

Kemarin sore ( 10/5/2020) saya melihat video Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebar melalui media sosial facebook. Di video tersebut, Ganjar mengunjungi kos-kosan mahasiswa asal pulau nias yang terletak di Jl Papandayan Kota Semarang.

Dalam video yang dibagikan akun facebook marlinus halawa, terlihat Ganjar berpakaian santai dan tampak akrab berbincang-bincang dengan para mahasiswa. Ganjar pun memasuki kosan dan mengecek berbagai hal yang ada dalam kosan itu. Hingga memastikan bahwa para mahasiswa telah mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintahannya. Ganjar juga membeli hasil karya tangan anak nias, berupa kue kering pada kesempatan itu.

Video yang berdurasi 12 menit 8 detik di akun marlinus halawa itu, saat tulisan ini dibuat telah dibagikan 488 kali dan dikomentari 144 kali. Dari komentar-komentar bisa kita lihat, tindakan ganjar mendapat apresiasi, terutama dari masyarakat pulau nias. Diakun-akun lain yang ikut membagikan video, pada kolom komentarnya juga banyak akun yang memberikan tanggapan positip atas apa yang dilakukan ganjar. Saya sendiri pun sangat mengapresiasinya.

Tapi siapa sangka, hari ini, Senin (11/5/2020) di berbagai media online terungkap bahwa kunjungan Ganjar tersebut merupakan permintaan Bupati Nias, untuk memastikan keadaan para mahasiswa asal nias. Itulah sebabnya dalam video kita melihat Ganjar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pesan bahwa mereka baik-baik saja di semarang.

Semula saya masih meragukan, Bupati Nias mana yang menyurati Ganjar. Karena 4 kabupaten di Pulau Nias, menggunakan 'Nias' dalam penamaan daerahnya. Apalagi dalam video, saat mahasiswa bertanya, pada bupati nias mana yang disampaikan, Ganjar menjawab "ya Bupati kalian semua. Sampai akhirnya saya menemukan dalam situs humas.jatengprov.go.id, berita berjudul "Mahasiswa Nias di Jateng Gunakan Waktu Luang Untuk Produksi Kue Kering".

Dalam berita itu disampaikan, bahwa ganjar datang ke kosan saat sedang bersepada sore, itulah sebabnya pakaian ganjar terlihat santai. kedatangannya untuk memastikan kondisi para mahasiswa perantau. Selain itu, dia juga menjalankan permintaan Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli.

"Saya itu beberapa waktu lalu disurati Pak Bupati Nias. Beliau minta tolong agar warganya yang ada di Jateng diperhatikan. Ini saya datang untuk memastikan anak-anak di sini semuanya sehat. Pak Bupati, anak-anakmu disini semuanya sehat dan berjanji tidak pulang," kata Ganjar dikutip dari humas.jatengprov.go.id.

Dengan demikian, Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli juga seharusnya mendapatkan apresiasi dan pujian yang sama seperti diterima oleh Ganjar. Karena Bupati Nias menunjukkan kepeduliannya, yang bukan hanya berdampak pada mahasiswa asal Kabupaten Nias. Tetapi juga berdampak positip bagi mahasiswa asal Pulau Nias tanpa memandang wilayah administratif pemerintahan.

Wajar saja memang jika ada orang yang tidak mendapatkan informasi penuh, bahwa kunjungan ganjar merupakan permintaan Bupati Nias melalui surat. Karena itu terkait keingintahuan setiap orang yang berbeda-beda.

Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Nias, sebaiknya ditiru oleh para kepala daerah lain di Pulau Nias. Agar setiap mahasiswa yang berasal dari Pulau Nias bisa dipastikan tetap dalam keadaan baik-baik saja.

Rabu, 22 April 2020

Jangan Dipaksakan Capaian Kurikulum


Saya jelas menghargai setiap usaha para guru yang mencoba memberikan materi pelajaran kepada peserta didik di situasi pandemi covid-19 sedang melanda indonesia. Namun ada beberapa cara yang menurut saya terkesan dipaksakan.

Dari berbagai arahan pemerintah, upaya kegiatan belajar mengajar agar dilakukan secara daring. Beberapa sekolah dengan fasilitas peserta didik yang memadai, upaya belajar daring pasti bisa dilakukan. Namum berbeda hal dengan peserta didik yang tidak memiliki perangkat seperti gawai, pembelajaran daring tentu tak bisa dilakukan.

Bahkan beberapa orang pun salah memahami pembelajaran daring, mereka menganggap bahwa cukup memberikan tugas melalui grup-grup kelas yang berisi peserta didik atau orang tua sudah melakukan pembelajaran daring. Padahal kalau hanya seperti itu tidak bisa disebut pembelajaran daring. Tetapi lebih tepatnya disebut pengiriman tugas secara daring. Namun seperti itu pun kita harus apresiasi, dari pada tidak melakukan apa-apa.

Jadi bagaimana yang disebut pembelajaran daring. Pembelajaran daring sebenarnya tidak ada ubahnya dengan kegiatan tatap muka seperti biasa, bedanya guru dan peserta didik berada dibeberapa tempat dan tetap melakukan interaksi. Seperti menggunakan aplikasi zoom, guru menjelaskan lalu siswa mendengarkan hingga terjadi proses tanya jawab. 

jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka grup chatting seperti Whatsapp, telegram atau mesenggerlah menjadi tempat interaksi. Pembelajaran terlebih dahulu ditentukan waktunya. Setelah guru memastikan bahwa semua peserta didik sudah hadir di grup. Maka gurunya menyampaikan materi pelajaran dengan tertulis. Lalu peserta didik membaca hingga memahami, selanjutnya terjadi interaksi berupa penyampaian peryataan atau tanya jawab dan akhirnya pembelajaran ditutup dengan kesimpulan dan pernyataan bahwa belajar selesai.

Dilain sisi, kendala ketiadaan gawai tersebut justru membuat para guru kwatir bahwa peserta didiknya tidak belajar. Sehingga mereka berinisiatif atau bersepakat mendatangi rumah-rumah peserta didik. Dari beberapa foto di media sosial yang beredar, terlihat guru mengajar peserta didik. Beberapa diantaranya bahkan mengumpulkan beberapa orang peserta didik di satu rumah.

Niat yang baik seperti itu memang baiknya di apresiasi. Namun dalam kondisi wabah saat ini, niat demikian tentu sudah tidak sesuai dengan arahan pemerintah untuk diam dirumah. Itulah yang menurut saya terkesan dipaksakan para guru untuk dilakukan.

Pemerintah jelas mengatakan agar pembelajaran yang dilakukan tidak berfokus untuk menyelesaikan capaian kurikulum dan menyarankan agar pembelajaran pada kecakapan hidup terutama terkait covid 19. Bahkan pemerintah menyarankan para guru untuk tidak memberikan penilaian secara kuantitatif tetapi secara kualitatif. Artinya peserta didik itu tidak perlu diberikan nilai-nilai dalam bentuk angka. Cukup dengan peryataan-peryataan positif saja.

Apalagi, adakah jaminan bahwa guru yang mendatangi rumah-rumah itu dalam keadaan benar-benar sehat. Ada banyak pasien positif covid-19 tidak mengalami sedikit pun gejala yang umum dialami. Jangan sampai guru menjadi pembawa virus kepada rumah keluarga yang didatanginya. Pembawa virus yang tidak mengalami gejala sakit ini sekarang lebih dikenal dengan istilah silent carrier.

Lalu bagaimana solusi agar peserta didik terus belajar, sementara gurunya tidak bisa menyampaikan tugas karena peserta didik tidak punya gawai. Solusinya tidak usah dipaksakan untuk menyampaikan materi pelajaran, toh juga para peserta didik itu tidak akan tiba-tiba menjadi tidak mampu memahami  jika tidak belajar sesuai capaian kurikulum. Karena kita tahu sendiri ada banyak orang-orang berhasil bukan karena capaian-capaian akademik disekolah.

Apalagi setiap anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Orang tua yang peduli pada kemampuan anaknya pasti mengarahkan dan mengingatkan anaknya untuk belajar. Bahkan bisa saja dengan situasi saat ini para orang tua jadi punya lebih banyak kesempatan untuk mengajarkan anaknya tentang kecakapan hidup yang mungkin tidak didapatkan disekolah. Seperti memasak, membersihkan rumah atau bahkan berkebun.

Para guru tidak perlu merasa berdosa, karena saat ini suasanalah yang membuat kegiatan belajar mengajar disekolah menjadi berubah. Suasana ini juga seharusnya mengajarkan para orang tua, bahwa kemampuan anak itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru.

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done